Luki Fidiantoro
A. Modernitas
dan Hak Perempuan
Krisis modernitas yang melanda kelompok-kelompok masyarakat Islam secara
umum, dan yang menyangkut masalah hak-hak perempuan Muslim secara khusus telah
menyebabkan sejumlah orang meragukan apakah agama Islam telah ketinggalan zaman?[1]
Pada kenyataannya al-Qur’an juga diwahyukan kepada orang yang tidak pandai
membaca dan menulis. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah wahyu ini
bisa tetap relevan sesuai dengan perkembangan jaman termasuk juga didalamnya
tentang “konsep jender”?
Artikel ini bermaksud menunjukkan
bahwa al-Qur’an bukan ketinggalan jaman, tetapi bahkan al-Qur’an pada kenyataanya
sangat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia abad ke-21 termasuk tentang
persamaan hak dan kewajiban manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, serta
berkaca melalui kedudukan perempuan di Indonesia
Perempuan sering kali ditempatkan
oleh masyarakat dalam posisi kedua. Sebagian masyarakat yang memberikan status
kepada perempuan ini, mengklaim berdasar atas wahyu yang diterima yang salah
satu dasarnya bertendensi pada teks-teks injil. Kelompok ini terinspirasi abad
pertengahan terhadap penciptaan Adam dan Hawa sebagaimana secara terperinci
dalam Kitab Kejadian 2: 4-3 ; 24[2].
“Tuhan melarang keduanya memakan buah dari
pohon terlarang. Setan menggoda hawa
untuk memakan buah dari pohon itu, dan Hawa, akibatnya merayu Adam untuk
memakannya secara bersama dengannya. Ketika Tuhan mengingatkan atas apa yang telah
dilakukan, Adam menumpahkan kesalahan pada Hawa. Tuhan Kemudian berkata : “Aku
akan benar-benar meningkatkan rasa sakitmu dalam mengandung anak, dengan rasa
sakitmumelahirkan anak-anak. Hasratmu adalah untuk suamimdan ia akan memerintah
atasmu”.
Tidak hanya injil saja yang
menyatakan hal tersebut, Dalam pandangan agama Yahudi terhadap perempuan juga
ada diskriminasi, diantaranya yang tertulis dalam kitab Imamat Fasal III ayat
5. “Seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap perempuan ajis
selama 2 minggu, sedangkan bila melahirkan bayi laki-laki dianggap najis selama
7 hari[3].
Dan juga dalam kitab Epesus V ayat 22-24 yang menyatakan sorang istri harus
tunduk kepada suaminya seperti tunduk seorang hamba kepada Tuhan.
Dalam memandang masalah perempuan
pada dasarnya terkait dengan realitas serta persepsi masyarakat itu sendiri
yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam keadaan tertentu dengan hak-hak
dan kewajiban tertentu. Realitas tersebut juga ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Dalam konteks ini, agama dengan sendirinya merupakan salah satu factor yang
sangat menentukan terhadap realitas hubungan perempuan dan laki-laki. Dengan
demikian sebenarnya, agama diharapkan bukan saja sekedar ideology tetapi sebagai
sebuah system kebudayaan, karena masyarakat mempunyai berbagai masalah sosial.[4] In
different phase of Islamisation, women’s employment was determined by the
interaction between economic and ideological forces and most importenly by
women.s various responses to these forces[5].
Dalam Islam, tidak pernah dibedakan
baik status, kedudukan, hukum serta kwajiban dan tanggungjawabnya yang sama
dihadapan Alloh. Tapi dalam praktiknya khususnya di Indonesia surat
Pemahaman tentang terjemahan ayat
diatas tersebut dapat dipahami secara gramatika dari bagian-bagiannya. Dalam
ayat tersebut ada kata bi-ma. Diantara makna “bi” yang paling
utama adalah (a) sebuah makna yang menunjukkan sebab akibat;(b) menunjukkan
adanya sifat kondisional; (c) menandakan adanya kuantitas bagian yang lebih
kcil dari keseluruhan. Sedangkan makna kata “ma” disini adalah murni
sebagai penghubung meskipun kadang kala memiliki makna yang lebih sekedar itu.
Dia diapkai untuk merujuk pada suatu objek yang tidak tertentu. Jadi makna kritis dari kata “bi-ma” berarti : (a)”karena”;
(b) “dalam keadaan dimana”; (c) “dalam hal mana”, suatu makna yang
mengindikasikan suatu bagian, bukan secara keseluruhan[7].
Dengan memasukkan hasil terjemahan
kritis kata diatas maka ayat tersebut dapat dibaca :”Kaum laki-laki adalah
(penasehat/pembimbing) bagi perempuan (karena/ dalam keadaan dimana/dalam hal
mana) Tuhan telah membuat mereka berbeda dari yang lainnya dan (karena/ dalam
keadaan dimana/ dalam hal mana) mereka membelanjakan uang mereka…”
Beberapa persoalan tadi menurut
Khoiruddin Nasuiton menyebabkan minimnya hak-hak dan peran wanita. Khoiruddin
menyatakan sebab-sebab minimnya hak dan peran wanita diantaranya[8] :
- Penggunaan studi Islam yang parsial
- Belum adanya kesadaran bahwa nash dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (a) nash normative-universal, dan (b) praktis-temporal.
B. Penciptaan
Perempuan
Kejadian penciptaan perempuan dan laki-laki tidaklah berbeda. Dalam surat
Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru
bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan
kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki. Namun, cukup
banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.
Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar, menulis: "Seandainya tidak
tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian
II:21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat
yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim."
Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi
(kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar
menghadapi perempuan dengan bijaksana.[9]
Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan
lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk
bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat
bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana
fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Memahami hadis di atas seperti
yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang
telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir.
C. Hak-hak
Perempuan
1. Hak-hak
Perempuan dalam Bidang Politik
Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam
kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah
At-Tawbah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk
mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan
zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi
rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Secara
umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja
sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan
dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.
Kata awliya', dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan
penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan
yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk
memberi nasihat kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan
Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing
mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang
kehidupan[10].
Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat
menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang,
tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang
kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Di sisi lain, Al-Quran juga
mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian
Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.
Urusan mereka
(selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38). Ayat ini dijadikan pula dasar
oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki
dan perempuan.
Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan
bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik,
dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk
senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap
lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu
ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan
dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Bahkan
sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam
berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali. Al-Quran juga menguraikan permintaan
para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi
dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.
Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang
terlibat dalam soal-soal politik praktis[11].
Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi
jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan
salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri,
yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib
yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan
tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a.
Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M).
Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya
dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu
menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis
sekalipun.
2. Hak-hak
Perempuan dalam Memilih Pekerjaan
Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada
masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam
membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam
berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau
bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan
tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat
memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari
pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya[12].
Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu
bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut
membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut".
Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang,
termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan
jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak
dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah
Al-'Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat
mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan
kedudukan perempuan sebagai hakim.
Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa
"setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu
dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang
lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat
bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan perkembangan
masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai
pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.
3. Hak dan
Kewajiban Belajar
Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang
kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun
perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar,
Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan... Keistimewaan manusia yang
menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk
ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34). Baik lelaki maupun perempuan
diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk
belajar.
Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga
mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan
khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini
tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw. Al-Quran memberikan pujian kepada ulu
al-albab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir
dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui
rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan.
Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi
juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu
al-albab yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Quran menguraikan tentang
sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa, Tuhan mereka mengabulkan permohonan
mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal
orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan..."
(QS 3:195). Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan
kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa
yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya
tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat
dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan
keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing[13].
Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang
ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri
Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta
dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas
ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad
saw.: Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira'
(Aisyah). Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi
Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan
Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i200 (tokoh mazhab yang
pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan
masih banyak lagi lainnya.
Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh
mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara
Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarahwan
Abdul-Latif Al-Baghdadi. Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan
ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan
lain-lain. Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya
terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi),
tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena
itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian
mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.
Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum
perempuan dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik
adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul SAW., adalah Syaqa'iq Al-Rijal
(saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya
hampir dapat dikatakan sama[14].
Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas
utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga
perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas
yang lain: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi lelaki
ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan juga ada
bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bermohonlah kepada Allah
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS
4:32).
D. Gerakan
Kesetaraan Jender di Indonesia
Ketika kita membicarakan
tingkatan kemandirian organisasi kesetaraan jender di Indonesia khususnya
mepunyai 3 tingkatan yaitu : mandiri dalam arti seluruhnya, semi otonom, dan
masih tergantung terhadap organisasi lain. Yang dimaksud mandiri dalam arti
seluruhnya adalah bahwa organisasi tersebut mandiri yang tidak mempunyai
hubungan atau keterikatan dengan organisasi baik yang dibentuk oleh kaum
laki-laki ataupun pemerintah. Sedangkan untuk yang semi otonom berarti masih menjadi bagian dari organisasi kaum
laki-laki pada waktu didirikannya, tetapi untuk programnya untuk kepentingan
kaum perempuan tersebut. Organisasi perempuan yang tergantung/belum mandiri
dimaksudkan adalah organisasi tersebut tidak punya otonomi tentang visi dan
program mereka[15].
Menurut Wierenga yang organisasi-organiasi
perempuan dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan dari pendirian dan tujuan dari
gerakannya, yaitu organisasi oleh
perempuan dan organisasi untuk perempuan. “Organization of women
(independent organizations) are formed a process of self-mobilization in wich
women’s emancipation may be the one of the aim. Organizations for women
(dependent organization) areusually set up by others actors who want to
mobilize women for purpose of their own[16].
Disamping dua tipe tadi, menurut Doom-harder organisasi-organisasi
perempuan pada abad ke-20 dapat dibedakan lagi berdasarkan dasar dari pendirian
atau ideology gerakannya yaitu : secular nasionalis dan religius nasionalis.
Menuurt Doom harder , “a religius organizations is an organization based on certain
religious beliefs and thought, while a secular organization is an organization
that has a neutral religious affiliation and states that is separate from
religion”[17]. Jadi
secara garis besar ada beberapa tipe dari organisasi-organisasi perempuan dan
kesetaraan jende di Indonesia menurut ideology dan proses pendiriannya.
Berdasarkan proses pendirian dan Ideologi tersebut maka bisa dilihat
gerakan-gerakan yang dilakukan organisasi tersebut.
Berdasarkan sejarah Indonesia, sejak merdeka pemerintah Indoensia dibagi
menjadi tiga orde yaitu : 1 Orde lama, 2 orde baru, 3 reformasi. Perbedaan
rezim tersebut berdampak juga kepada perbedaan intervensi terhadap gerakan
organisasi perempuan, dan dasar ideology. Pada masa orde lama, karena baru saja
merdeka pemerintah tidak terlalu memperhatikan isu-isu permasalahan perempuan
karena masih mempersiankan pembangunan nasional dalam mengisi kemerdekaan.
Perbedaan kontras ditunjukkan pada masa orde baru, perhatian lebih banyak
diberikan oleh pemerintah organisasi-organisasi perempuan karena digunakan
untuk memobilisasi perempuan yang bertujuan mendukung jalannya pemerintahan
orde baru, misalnya dharma wanita.
Organisasi dharma wanita beranggotakan istri-istri yang suaminya bekerja
sebagai pegawai negeri sipil.[18]
Pada orde baru banyak kaum perempuan-perempuan yang menjadi pendukung bukan
sebagai pemimpin untuk membantu program pemerintah orde baru. Hal ini bisa
dilihat dari pernyataan dari Julia. J. Suryakusuma tentang program PKK dan
dharma wanita mrupakan bagian dari kebijakan pemerintah yaitu “..fails to
recognize many aspect of rural life. It does not acknowledge, the large number
of female-headed household, the autonomy of women as widows, divorcess and
single mothers, but primarily sees women as dependents of men, when in act the
dependency is to two way. It does no acknowledge sufficiently that women need
jobs, just as much, as and perhaps even more than, men”.[19]
Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma dan pandangan mengenai permpuan
mulai berubah. Baik dari aktivitas di rumah, bekerja, dan dimasyarakat yang
terkait dengan perempuan. Dalam instruksi presiden no. 9/2000 tentang konsep
jender dalam pembangaunan nasional dinyatakan bahwa Konsep kesetaraan jender
yang unsurnya adalah laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama untuk
berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Aplikasi dari intruksi tersebut
laki-laki dan perempuan mempunyai hal yang sama untuk menjadi angkatan
bersenjata, polisi, menteri, kepala daerah, atau jabatan pemerintah lainnya.
Daftar Pustaka
Al-Qur’an
Azizah al-Hibri. 2001.Landasan
Qur’ani mengenai hak-hak perempuan Muslim abad ke-21.dalam H.M. Atho
Mudzhar,dkk.(ed), Wanita Dalam Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Sunan
Kalijaga Press.
Ali Husain al-hakim. 2005.Status
dan Komplementaritas 2 Gender. In Ali Husain al-hakim,et.al Islam and
Feminism : Theory, Modelling, and Applications. Diterjemahkan oleh A.H. Jemala Gembala, Membela Permpuan Menakar
Feminisme Dengan Nalar Agama. Jakarta : Al-Huda. 2005
Abdullah A.Djawas, Dilema
wanita karir:menuju keluarga sakinah. Yogya : Ababil. 1996. hlm 13-16
Faiqoh. 2001. Wanita Dalam
Kultur Indonesia, dalam H.M. Atho Mudzhar,dkk.(ed), Wanita Dalam Masyarakat
Indonesia. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
Anne Sofie Roald.2000
Islam, Gender, and Sosial Change. The American Journal of Islamic Sosial
sciences. Vol 17, no. 2.
.
Dr. khoiruddin Nasution,
M.A. 2004. Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita serta upaya Maksimalisasi. Yogyakarta
: jurnal Asy-Syir’ah vol. 38, No.1.
Agus Moh. Najib Penciptaan
Perempuan dari Tulang Rusuk laki-laki?. dalam Hamim Ilyas,dkk , Perempuan
Tertindas. Yogyakarta : elSaq Press & PSW.
Dr. M. Quraish Shihab, MEMBUMIKAN AL-QURAN.1996
Bandung : Penerbit Mizan,
Anne Sofie Roald.2000. Islam, Gender, and Sosial Change. The
American Journal of Islamic Sosial sciences. Vol 17, no. 2
Maryam Poya. 2001.Women,
work, and Islamism : ideology and resistance. Journal Of Islamic Studies
vol 12 no 2 may.
Ajmand Ahmad.2003. Fiqh,
Women and Human Rights : Competing Methodologis. Journal Studia Islamika
vol 10. no. 1.
Ahmad Nur Fuad. 2007.
Islam and Right in Indonesia: an Account of Muslim Intellectual’s views.Yogyakarta
: Al-Jami’ah vol 456, No2,
Alimatul Qibtiyah. 2009Indonesian
Muslim Women’s and The Gender Equality Movement.. Surabaya : Juornal Of Indonesian Islam volume 3, No.1,
June
[1]. Azizah al-Hibri. Landasan Qur’ani mengenai
hak-hak perempuan Muslim abad ke-21.dalam H.M. Atho Mudzhar,dkk.(ed), Wanita
Dalam Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2001 Hlm 4
[2] . Ali Husain al-hakim. Status dan
Komplementaritas 2 Gender. In Ali Husain al-hakim,et.al Islam and
Feminism : Theory, Modelling, and Applications. Diterjemahkan oleh A.H. Jemala Gembala, Membela Permpuan Menakar
Feminisme Dengan Nalar Agama. Jakarta : Al-Huda. 2005 Hlm : 54
[3] .
Abdullah A.Djawas, Dilema wanita karir:menuju keluarga sakinah. Yogya :
Ababil. 1996. hlm 13-16
[4] . Faiqoh.
Wanita Dalam Kultur Indonesia, dalam H.M. Atho Mudzhar,dkk.(ed), Wanita
Dalam Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2001Hlm 258.
[5]. Anne
Sofie Roald. Islam, Gender, and Sosial Change. The American Journal of Islamic
Sosial sciences. Vol 17, no. 2, tahun 2000 hlm : 133.
[6] .
Q.S . An-Nisa : 34.
[7].
Azizah al-Hibri. Landasan Qur’ani mengenai hak-hak perempuan Muslim abad
ke-21.dalam H.M. Atho Mudzhar,dkk.(ed), Wanita Dalam Masyarakat
Indonesia. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2001 Hlm 26.
[8].
Dr. khoiruddin Nasution, M.A. 2004. Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita
serta upaya Maksimalisasi. Yogyakarta : jurnal Asy-Syir’ah vol. 38, No.1.Hlm
: 4.
[9].
Agus Moh. Najib Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk laki-laki?. dalam
Hamim Ilyas,dkk (ed) , Perempuan Tertindas. Yogyakarta : elSaq Press & PSW.
Hlm:3-4.
[10]
. Dr. M. Quraish Shihab, MEMBUMIKAN
AL-QURAN.1996 Bandung : Penerbit Mizan.
[11].
Anne Sofie Roald.2000. Islam, Gender,
and Sosial Change. The American Journal of Islamic Sosial sciences. Vol 17,
no. 2, hlm : 133.
[12].
Maryam Poya. 2001.Women, work, and Islamism : ideology and resistance.
Journal Of Islamic Studies vol 12 no 2 may..hlm : 239.
[13].
Ajmand Ahmad.2003. Fiqh, Women and Human Rights : Competing Methodologis. Journal
Studia Islamika vol 10. no. 1. hlm : 124
[14].
Ahmad Nur Fuad.2007. Islam and Right in Indonesia: an Account of Muslim
Intellectual’s views.Yogyakarta : Al-Jami’ah vol 456, No2. hlm 241.
[15]. Alimatul Qibtiyah.2009. Indonesian Muslim
Women’s and The Gender Equality Movement.. Surabaya : Juornal Of Indonesian Islam volume 3, No.1,
June. hlm 170.
[16]. Loc.cit
[17].
Ibid. hlm 181
[18]. Ibid.
187
[19]. Ibid.
188
Tidak ada komentar:
Posting Komentar